Skip to content

Pendataan awal Burung Paruh Bengkok

September 28, 2011

Negara kita menjadi tempat hidup bagi 81 jenis burung paruh bengkok, bahkan 31 jenis diantaranya diketahui hanya hidup di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Burung paruh bengkok merupakan salah satu jenis burung yang paling populer dalam perdagangan internasional. Hal ini membuat CITES bermufakat untuk memasukkan semua jenis burung paruh bengkok dalam daftar appendiks II, kecuali jenis-jenis yang telah dimasukkan dalam Appendiks I (Kakatua tanimbar (Cacatua goffiniana), Kakatua maluku (Cacatua moluccensis), Kakatua-kecil jambul-kuning (Cacatua sulphurea), Kakatua raja (Probosciger aterrimus), dan Nuri talaud (Eos histrio)) dan beberapa jenis yang telah nyata banyak ditangkarkan, seperti Love bird (Agapornis roseicollis),Parkit (Melopsittacus undulatus), Kalek atau Cocktail (Nymphicus hollandicus) dan “Rose-ringed Parakeet” (Psittacula krameri), yang tidak masuk dalam daftar appendiks CITES. Dengan dimasukkannya suatu jenis burung paruh bengkok dalam daftar appendiks II CITES, berarti jumlah burung yang dapat diperdagangkan secara internasional terbatas, yaitu sesuai jumlah yang ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah atas rekomendasi ahli-ahli dan peneliti dari Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI). Jika suatu jenis burung telah masuk dalam daftar Appendiks I CITES, berarti hanya burung hasil penangkaran yang dapat diperdagangkan secara internasional. Oleh karena itu mengembangkan penangkaran, khususnya jenis-jenis burung paruh bengkok endemik Indonesia tidak dapat ditawar lagi, saat ini juga harus mulai dilaksanakan.

Meski demikian, banyak penangkar burung paruh bengkok di Indonesia yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan ijin penangkaran dari pemerintah Indonesia. Yayasan Kutilang Indonesia bekerjasama dengan Paguyuban Penangkar Paruh Bengkok Yogyakarta, dan komunitas pemelihara burung di Indonesia telah mengajukan permintaan agar pemerintah memberikan dukungan bagi para penangkar paruh bengkok di Indonesia. Salah satu dukungan tersebut adalah dalam bentuk mempermudah proses perijinan bagi penangkar Paruh Bengkok. Proses ini telah dilakukan pemerintah untuk Jalak Bali dan terbukti berhasil meningkatkan populasi Jalak Bali di Penangkaran di Indonesia. Kedepan diharapkan permintaan para pemelihara burung dapat dipenuhi dari hasil penangkaran, sehingga populasi Jalak Bali yang telah dilepas-liarkan akan terlindungi dari Perburuan. Hipotesa ini bisa jadi salah di atas kertas, namun kita punya pengalaman keberhasilan penangkaran dalam mendukung penyelamatan populasi di alam pada kasus Perkutut. Sehingga inovasi ini layak dicoba dan dikembangkan.

Menanggapi permintaan ini, pemerintah melalui direktorat KKH, dirjen PHKA , kementrian kehutanan akan melakukan pendataan keanekaragaman jenis dan populasi burung paruh bengkok yang beredar di masyarakat. Data ini akan digunakan pemerintah sebagai dasar untuk mengeluarkan kebijakan terkait kemudahan dalam proses perijinan penangkaran paruh bengkok sebagaimana termuat dalam surat yang dikirimkan kepada Yayasan Kutilang Indonesia.(Baca surat: Surat dari KKH).

Guna membantu pemerintah melakukan pendataan ini, Yayasan Kutilang Indonesia membuka “pendaftaran” pemilik jenis-jenis burung paruh bengkok di seluruh Indonesia. Silahkan mengirimkan email ke kutilangindonesia@yahoo.com dengan subject: daftar parbeng. Data utama yang diharapkan saat ini adalah jenis burung paruh bengkok yang dipelihara, jumlah, dan jika memungkinkan jenis kelaminnya. Pendaftaran ini kami buka selama tiga bulan, sampai akhir bulan desember 2011.

Mari bersama-sama melestarikan keragaman jenis burung paruh bengkok Indonesia. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain untuk melestarikan keragaman jenis burung paruh bengkok yang kita cintai. Koservasi burung paruh bengkok Indonesia ada di tangan kita.

 

Iklan
13 Komentar leave one →
  1. SIGIT KURNIADI PURBO permalink
    September 29, 2011 11:20 am

    Perlu di perbanyak buku-buku tentang satwa yang ada di indonesia terutama jenis burung , sebagai referensi genarasi muda seperti sya pencita satwa di indonesia

    • admin permalink
      September 30, 2011 2:07 pm

      Trimakasih atas saran yang sangat menarik…semoga kedepan kita bisa menerbitkan lebih banyak buku tentang keragaman satwa liar di negeri kita….

  2. Hery S. ALamsyah permalink
    September 29, 2011 2:06 pm

    Perlu berhati-hati dan pengawasan yang melekat dan keseriusan pemerintah dalam pengawasan. Burung jalak diminati di Indonesia karena status, dan bisa dijual lebih baik harganya didalam daripada diluar negeri. Sedangkan paruh bengkok nilai jual tidak tinggi di dalam negeri, namun sangat mahal diluar negeri, sedang biaya perawatan paruh bengkok sangat mahal dibandingkan dengan harga jual dalam negeri, dalam arti peternak pasti merugi. Kalau beternak rugi, orang akan mencari jalan pintas, tangkapan liar akan jadi marak.

    • admin permalink
      September 30, 2011 2:46 pm

      Parkit dan Love bird kini banyak ditangkarkan dan juga diminati di Indonesia….kita berharap jenis-jenis paruh bengkok Indonesia juga bisa menjadi lebih diminati di negri sendiri…meski hasil penangkaran juga sangat mungkin kita eksport…Cacatua sulphurea, Probosciger aterrimus, dan beberapa jenis Kakatua lain yang endemik Indonesia telah banyak ditangkarkan di Spanyol dan Filiphina…kini mereka mulai memenuhi permintaan pasar di eropa…jika perijinan penangkaran dipermudah, bukan yang tidak mungkin penangkar Indonesia dapat memenuhi permintaan pasar yang ada…
      Bahwa pengawasan dan keseriusan pemerintah menjadi salah satu prasyarat keberhasilan pemanfaatan berbagai jenis burung paruh bengkok yang ada di Indonesia secara berkelanjutan, kami sangat sepakat.

  3. Budi Susetyo permalink
    Oktober 2, 2011 11:31 am

    Perlu ditinjau kembali PP Nomor 7 Tahun 1999 terkait daftar jenis satwa yang dilindungi. Banyak jenis-jenis burung paruh bengkok seperti Cacatua alba yang tidak tercantum dalam daftar lampiran dan beberapa jenis paruh bengkok lainnya yang sebenarnya sudah cukup layak masuk daftar lampiran PP tersebut. Hal ini secara hukum akan melemahkan upaya penegakan hukum terkait penyelundupan dan peredaran/perdagangan paruh bengkok dimanapun.

    Mohon infromasi, apakah yang mendaftarkan harus pemilik burung (terutama para hobies) itu sendiri karena rata-rata mereka pasti akan keberatan dan menolak karena berbagai pertimbangan (terutama karena takut pastinya). Link ini perlu di share ke website Balai/Balai Besar KSDA karena saya yakin sebagian sudah memiliki “data tidak resmi” pemilik/pemelihara burung-burung paruh bengkok diwilayah kerjanya.

    • admin permalink
      Oktober 2, 2011 4:17 pm

      Perlu diketahui bahwa, peran Yayasan Kutilang Indonesia dalam kegiatan pendataan ini adalah membantu Direktorat KKH (Konservasi Keanekaragaman Hayati) untuk mendapatkan gambaran lebih nyata tentang potensi pemberian ijin bagi penangkar jenis-jenis burung Paruh Bengkok. Jika informasi yang disampaikan Bapak Budi Susetyo bahwa setiap Balai/Balai Besar KSDA sudah memiliki data (meski kami kurang begitu jelas dengan terminologi “data tidak resmi” yang bapak tulis), maka akan lebih baik jika Direktorat KKH dapat mengumpulkan dan mengkaji kelayakan pemberian ijin penangkaran jenis-jenis burung paruh bengkok berdasarkan data yang telah tersedia di tiap Balai/Balai Besar KSDA tersebut.
      Sementara itu, bagi para pemilik burung (dan para hobies) tidak perlu berkeberatan mendaftarkan jenis dan jumlah burung paruh bengkok yang dimiliki (identitas dan alamat pemilik akan dirahasiakan) karena informasi ini yang akan terus digunakan untuk mendorong dibukanya perijinan penangkaran burung paruh bengkok. Jika kedepan kita bisa memelihara burung paruh bengkok hasil penangkaran, kenapa kita mesti memelihara burung-burung tangkapan alam yang dapat menyebabkan burung-burung tersebut punah? Karena belum banyak burung hasil penangkaran yang memenuhi kebutuhan pasar (termasuk ekspor), maka saat ini burung-burung di alam terus terancam oleh kegiatan penangkapan yang tidak berkelanjutan. Jika burung-burung ini kedepan punah dari alam Indonesia, maka kita justru hanya akan mengimpor burung-burung paruh bengkok asli Indonesia dari negara lain…jadi mari mulai menangkar burung-burung paruh bengkok yang ada di Indonesia.

  4. ferdi bobo permalink
    Oktober 6, 2011 12:25 am

    Mas admin,
    mungkin klo pas ke mbogor bisa liat penangkaran megananda di sekitar ciluar mbogor..berbagai macem burung ada disitu..(termasuk paruh bengkok)..

    • admin permalink
      Oktober 7, 2011 4:00 pm

      Trimakasih bapak Ferdi…
      akan kami usahakan untuk mengunjungi kawan-kawan Megananda…

  5. agus permalink
    November 7, 2011 10:56 pm

    Saya sangat mendukung usaha perijinan penangkaran ini pak, karena yg terjadi sekarang buat saya cukup ironis, sebagian hobis yg punya perbeng dilindungi takut dikejar2 oknum BKSDA yg suka memeras dibawah payung hukum,sementara kita akan menangkar jadi ketakutan,dilain pihak para hobis diluar negri dapat dengan leleuasa menangkarkan burung2 yg kita lindungi,lihat saja referensi buku2 paruh bengkok kebanyakan dibuat org2 luar,anehkan kita belajar dari org luar padahal burung2 tersebut berasal dari negri kita.

    • admin permalink
      November 8, 2011 4:45 am

      Trimakasih atas dukungan bapak Agus…karena dengan demikian bertambah satu lagi suara untuk mendesakkan gagasan ini ke pemerintah.
      Semoga dengan dukungan pak Agus, suara kita semakin besar dan di dengar oleh pemerintah.

  6. brahma permalink
    November 8, 2011 3:19 pm

    om admin, saya brahma dari bogor, saya sangat setuju tentang adanya pengeluaran ijin penangkaran dari pemerintah, saya sendiri memiliki parbeng dan siap untuk breeding, kebetulan dari beberapa bulan lalu saya sedang mencari cara untuk mendapatkan ijin penangkaran, boleh saya tahu bagaimana kejelasan selanjutnya permohonan ijin tersebut, apa saja yang dibutuhkan apakah hanya mendaftarkan diri dan parbeng yang dimiliki, atau ada yang lainnya yang mesti kita siapkan? (misalnya : dalam hal biaya mungkin)
    banyak sekali orang lain yang memiliki parbeng tapi mereka takut untuk menangkarkannya karena terdapat oknum2 tertentu yang bisa saja memeras mereka.

    terima kasih sesudah dan sebelumnya..

    • admin permalink
      November 8, 2011 7:25 pm

      Permasalahan yang Om Brahma sampaikan ini merupakan salah satu latar belakang, proses pendataan awal ini kita lakukan.

      Sedikit informasi tentang tata-cara proses perijinan penangkaran satwa dilindungi, adalah sebagai berikut:
      Pengurusan ijin penangkaran di BKSDA lebih pada kelengkapan syarat-syarat untuk ijin penangkaran.
      Ijin penangkaran sendiri diajukan kepada Direktur Jendral PHKA (Pelestarian Hutan dan Konservasi Alam) departemen Kehutanan, dengan tembusan kepada direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH),Sekretaris Jendral PHKA, dan Kepala Balai KSDA setempat.
      Surat permohonan ijin penangkaran ini harus dilengkapi dengan :
      1.Proposal usaha penangkaran
      2.Foto copy KTP untuk perorangan dan akta notaris untuk badan usaha
      3.Surat keterangan bebas gangguan usaha dari camat setempat
      4.Bukti asal-usul indukan
      5.BAP persiapa teknis
      6.Rekomendasi dari kepala BKSDA setempat

      Lampiran no 4,5,dan 6 inilah yang pertama-tama (sebelum pengajuan ijin) harus kita urus di BKSDA setempat.
      Asal-usul indukan dapat berasal dari
      a. tangkapan alam (prosesnya lewat pengajuan surat ijin tangkap terlebih dahulu ke kepala BKSDA setempat)
      b. impor (kelengkapan bukti dokumen impor burung)
      c. Lembaga konservasi (Kebun binatang, taman burung, dll.)
      d. Pusat Penyelamatan satwa

      BAP persiapan teknis kita dapatkan dari hasil survey team BKSDA setempat yang ditandatangani oleh kepala BKSDA.Proses ini yang biasanya rawan pungli dari staff BKSDA.
      Surat Rekomendasi merupakan surat yang dibuat oleh kepala BKSDA setempat.

      atau rincinya, bisa juga dibaca di sini: http://bksdadiy.dephut.go.id/isi.php?top=12&id=17&ver=

      Nah, pengalaman selama ini hal yang paling sulit dipenuhi adalah legalitas asal-usul indukan karena hampir sebagian besar kawan yang tertarik untuk menangkarkan memperoleh indukan parbeng secara illegal dengan membeli di pasar. Klausul inilah yang saat ini kita dorong agar “diputihkan” dalam jangka waktu tertentu, misalnya tiga bulan atau satu tahun. DAn setelah itu baru pemerintah diharapkan melakukan tindakan represif terhadap praktek-praktek illegal dalam peredaran satwa liar dilindungi, terutama paruh bengkok. Hal ini penting untuk tetap melindungi para penangkar, terutama yang berorientasi bisnis. Harapan kita agar permintaan konsumen dapat dipenuhi oleh para penangkar, dan dengan demikian populasi di alam dapat terlindungi.

      maaf jika jadi terlalu panjang tanggapannya Om Brahma. Semoga bermanfaat. trimakasih.

      • admin permalink
        November 8, 2011 7:31 pm

        Maaf ada yang terlewat, soal biaya. Kami belum pernah membaca ketentuan tarif perijinan penangkaran satwa liar dilindungi. Sejauh ini yang kami tahu, tidak ada tarif untuk permohonan ijin. Jika ada permintaan biaya, tegaskan saja ke staff BKSDA setempat landasan peraturannya. Jika tidak ada, maka kita siap menerima pengaduan untuk kami bantu menindak-lanjuti dengan pelaporan ke ditjen KKH-PHKA, Kementrian Kehutanan agar ada surat teguran kepada oknum terkait.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: